Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

TUGAS MATA KULIAH : Landasan Pendidikan
SUMANINGSIH
TAHUN AKADEMIK 2009/2010

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Menurut Juhn Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk untuk menghasilkan kesinambungan social. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok dimana dia hidup. (A. Yunus, 1999 : 7)
Menurut H. Horne, pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada vtuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia. (A. Yunus, 1999 : 7)


Menurut Frederick J. Mc Donald, pendidkan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk merubah tabiat (behavior) manusia. Yang dimaksud dengan behavior adalah setiap tanggapan atau perbuatan seseorang, sesuatu yang dilakukan oleh sesorang. (A.Yunus, 1999:7-8)

Sedangkan definisi berdasarkan islam adalah Pendidikan Islam itu sendiri adalah pendidikan yang berdasarkan Islam. Isi ilmu adalah teori. Isi ilmu bumi adalah teori tentang bumi. Maka isi Ilmu pendidikan adalah teori-teori tentang pendidikan, Ilmu pendidikan Islam secara lengkap isi suatu ilmu bukanlah hanya teori. (Nur Uhbiyati, 1998)

Dalam Pembukaan Undang undang Dasar 1945 (UUD 45) menyatakan bahwa “……… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…………..”

Sedangkan dalam pasal 31 UUD 1945 Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945. Pendidikan Nasional juga mempunyai fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan Pendidikan Nasional Menurut UU SISDIKNAS no. 20 tahun 2003

BAB II Pasal 3
PendidikanNasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepadaTuhanYang MahaEsa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Di Indonesia mempunyai UU dan PP yang berkaitan dengan Pendidikan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. UU No 20 Tahun 2003
Berkaitan tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pasal yang berkaitan ada di pasal 5, 6, 11, 12, 32, 34, 35, 54

Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pasal 5
(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan
yang bermutu.
(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau
sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang
terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak
memperoleh pendidikan khusus.
(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan
sepanjang hayat.
Pasal 6
(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib
mengikuti pendidikan dasar.
(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan.

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Pasal 11
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan,
serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negara tanpa diskriminasi.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna
terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai
dengan lima belas tahun.

PESERTA DIDIK
Pasal 12
(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan
diajarkan oleh pendidik yang seagama;
b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuannya;
c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu
membiayai pendidikannya;
d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu
membiayai pendidikannya;
e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang
setara;
f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masingmasing
dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
Pasal 32
(1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat
kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional,
mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
(2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah
terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami
bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

WAJIB BELAJAR
Pasal 34
(1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar
minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh
lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Pasal 35
(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan,
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan
penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum,
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN
Pasal 54
(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan,
kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan
dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil
pendidikan.

2. PP No 19 Tahun 2005
Berkaitan tentang Standar Nasional Pendidikan .
Menurut Suparlan bahwa sejak terbitnya PP Nomor 19 Tahun 2005, telah banyak diterbitkan Permendiknas, yang kelihatannya diterbitkan untuk memenuhi kesenjangan produk hukum yang harus diterbitkan sebagai amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU dijabarkan ke dalam PP. Demikisan seterusnya PP dijabarkan ke dalam Permendiknas. Oleh karena itu, Permendiknas seharusnya diterbitkan sebagai peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dari PP, bukan seakan-sanak digunakan sebagai pengganti PP, lantaran PP memerlukan proses dan mekanisme yang terlalu lama.
Pasal 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG STANDAR PENGELOLAAN
PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH.
Pasal 1
(1) Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan
yang berlaku secara nasional
(2) Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2007
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

3. Permen No 22 Tahun 2006
Berkaitan tentang Standar Isi.
Pasal 1
Stansar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengahyang selanjutnya disebut standar isimencakup lingkup materi minimaluntuk mencapai kompetensi lulusan minimalpada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

4. Permen Diknas No 23 Tahun 2006
Berkaitan tentang Standar Kompetensi Kelulusan.
Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsistensebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap danketerampilan yang dimiliki peserta didik.
Standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu.
Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasikemampuan lulusamn yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa:
(1) Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menegah digunakansebagai pedoman penilaiandalam menentukan kelulusan peserta didik
(2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi standar kompetensi lulusanminimal satuan pendidikan dasardan menegah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

5. Permen Diknas No 24 Tahun 2006
Berkaitan tentang Pelasksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Kelulusan.

Kendala USPN dan UU dalam Pendidikan

1. Kualitas Pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kompetensi peserta didik
2. Kurangnya Pemantauan Proses, kemajuan, dan perbaikan hasil peserta didik secara berkesinambungan dari Atasan dan Pemerintah
3. Manajemen Pendidikan belum berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel

Kesimpulan,

http://www.idp-europe.org/indonesia/compendium/id/uu202003.php

http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf

http://www.suparlan.com/pages/posts/pp-tentang-pengelolaan-dan-penyelenggaraan-pendidikan-benar-benar-telah-terbitkah-276.php

http://map-bms.wikipedia.org/wiki/UUD_45

http://hidayatulhaq.wordpress.com/2008/06/14/tujuan-pendidikan-islam/

http://learningrevolution.wordpress.com/tag/uu-spn/

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: